Bupati Malang membuka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kecamatan Poncokusumo, Tumpang dan Jabung

PONCOKUSUMO-Bupati Malang Drs H Sanusi MM membuka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kecamatan Poncokusumo, Tumpang dan Jabung berlokasikan di Balai Pertemuan Umum Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo, Rabu (23/11) siang. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S.Sos, sebagian Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Camat Poncokusumo, Tumpang, dan Jabung, serta seluruh Kepala Desa di wilayah kecamatan Poncokusumo, Tumpang, Jabung. 

Seperti yang diketahui, desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pada intinya, keberhasilan pembangunan di desa akan menjadi penentu kesuksesan pembangunan di daerah, bahkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Malang sangat mengharapkan agar Kepala Desa beserta jajaran aparatur penyelenggara Pemerintah Desa dapat menjadi lokomotif yang mampu menjalankan peran sebagai ujung tombak dalam melayani masyarakat, memberikan kemudahan akses layanan yang berkualitas, dan mengupayakan percepatan serta optimalisasi diberbagai bidang, dengan dukungan anggaran sebagai faktor stimulan, yang tentunya perlu dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Bupati Malang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memfasilitasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Dimana hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Malang, utamanya terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

“Kepala Desa agar dapat mengetahui, memahami, dan memedomani regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, pengelolaan tanah kas desa, termasuk terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), beserta seluruh mekanisme maupun ketentuan yang ada didalamnya. Serta selain regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, perlu diperhatikan pula yakni terkait penyelenggaraan pemerintah desa secara keseluruhan, baik mengenai fungsi kepemimpinan, manajerial, maupun tata Kelola SDM aparatur Pemerintah Desa, termasuk mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa, yang harus melalui rekomendasi Camat,” tutur Bupati Malang 

Bupati Malang berharap agar peran dan fungsi BUMDes dapat semakin dioptimalkan, sebagai unit usaha produktif yang dapat mengungkit perekonomian di tingkat Desa. “Alhamdulillah sejauh ini sudah terbentuk 361 BUMDes, hanya tinggal 17 Desa saja yang perlu untuk terus didorong agar segera membentuk BUMDes. Mudah-mudahan secara bertahap hal ini dapat kita wujudkan bersama, sehingga kedepannya Kabupaten Malang menjadi semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing, serta siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global,” jelas Bupati Malang 

Bupati Malanh juga berpesan kepada para Camat agar dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada desa, utamanya terkait evaluasi penyusunan APBDes. Dimana hal ini menjadi penting, agar kontrol dan juga monitoring secara hierarki dapat terlaksana secara teratur dan terukur, guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan sedini mungkin. 

“Tujuannya jelas, yakni agar jalannya pembangunan di tingkat desa dapat terealisasi sesuai target, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dan partisipasi publik akan meningkat, yang mana pada gilirannya hal ini akan menjadi modal berharga guna mencapai kemajuan, kemakmuran, sekaligus kesejahteraan rakyat,” ucap Bupati Malang 

Selanjutnya di depan awak media Bupati Malang juga menyampaikan bahwa, pembinaan pengelolaan keuangan desa ini menjadi hal yang penting dimana agar nantinya semua Kepala Desa dapat menggunakan anggaran Dana Desa secara tepat sasaran sehingga nantinya kedepan ketika diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum tidak ada temuan lagi.    

“Saat ini pengelolan keuangan desa memang sudah jalan tapi masih banyak Kepala Desa ketika terjadi pemeriksaan tidak tahu pengelolaan keuangan desa yang tepat, dan kedepan sudah tidak boleh lagi. Semua keuangan desa merupakn tanggung jawab Kepala Desa tidak boleh dipasrahkan ke Bendahara Desa,” ucap Bupati di depan awak media 

Bupati Malang juga berharap semua Kepala Desa harus mengikuti aturan yang ada, jadi semua aturan tentang pengelolan keuangan harus ditaati dan Kepala Desa harus tahu benar tentang perencanaan penggunaan keuangan desa secara pasti. “Kepala Desa harus tau ADD berapa, DD berapa, bantuan keuangan berapa dan harus tau persisi digunakan untuk apa serta siapa saja yang menggunakan keuangan desa. Jangan sampai terjadi tanda terima membuat sendiri dan membikin stempel sendiri,” pungkas Bupati Malang (Prokopim/Yus)

Share this Post: