Pemprov Jatim Lantik Wahyu Hidayat sebagai Plh Bupati Malang

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang di Gedung Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (16/2) malam. Wahyu Hidayat mengisi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M berakhir pada tanggal 17 Februari 2021, hari ini. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak memimpin pelantikan ini berpesan kepada 16 Plh Bupati /Walikota agar tidak mengambil kebijakan strategis yang hanya boleh dilaksanakan oleh pemangku jabatan definitif.

''Agar tidak terjadi beda tafsir tentang tugas Plh Bupati / Walikota, yang dimaksud melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil, perizinan dan kebijakan strategis lainnya. Agar dapat menjaga kondusifitas bisa berkolaborasi dengan Forkopimda di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan tetap berjalan optimal," jelas Emil Dardak saat memberikan arahan di Grahadi, semalam.

Wagub menambahkan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakilnya, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masa jabatannya berakhir maka Gubernur agar menunjuk Sekda Kabupaten / Kota sebagai Plh Bupati / Walikota untuk mengisi kekosongan jabatan , sampai dilantiknya pejabat Bupati - Wabup dan Walikota - Wawalikota Terpilih.

''Berkaitan dengan ini, maka Gubernur menetapkan keputusan penunjukkan Sekda sebagai Plh tersebut yang masa jabatan Bupati Walkota yang habis masa jabatanya 17 Februari 2021, selanjutnya agar dilakukan serah terima memory jabatan dari Bupati Walikota kepada Plh Bupati Walikota. Tentunya dengan harapan bahwa para penerima SK Plh Bupati/Walikota dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya," terang Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan, hasil Pilkada Serentak tahun 2020 terkait rencana pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota Terpilih, dari hasil pilkada serentak tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada 17 Februari 2021. Hal ini dikarenakan dari 270 daerah penyelenggara pilkada terdapat 132 daerah yang mengajukan Gugatan Sengketa Perselisihan Penghitungan Suara. Di Jawa Timur sendiri terdapat tiga daerah yang mengajukan gugatan tersebut yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan.

Perkembangan terakhir, ditambahkan Emil, diantara daerah tersebut ada yang sudah memperoleh keputusan MK, dan akan segera dikeluarkan keputusan KPU terkait pemenang hasil pilkada karena MK menolak gugatan tersebut. Maka, bupati dan walikota yang masa jabatannya berakhir 17 Februari 2021 akan dilaksanakan serentak secara Nasional akhir Februari 2021, sementara di Jawa Timur terdapat 17 daerah yang masa jabatannya berakhir 17 Februari 2021.

''16 daerah terdapat penunjukkan Plh Walikota / Bupati yaitu Kab. Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sumenep, Situbondo, Jember dan Banyuwangi, serta Kota Blitar, Pasuruan dan Surabaya. Satu daerah dipimpin Pejabat Bupati yaitu Kabupaten Sidoarjo yang masa jabatannya masih berlaku hingga dilantiknnya Bupati Definitiv. Sementara dua daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 yaitu Kabupaten Pacitan masa jabatan Bupati / Wabup akan berakhir 4 April mendatang 2021 dan Tuban pada 20 Juni 2021," pungkas Emil. (humas/poy)

Share this Post: