Layanan Kami

Kenaikan Pangkat Reguler

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana dijelaskan dalam :
    • tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
    • melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
    • dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
  4. Pasal 6;
    Ayat (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
    Ayat (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, angka romawi IV “ PROSEDUR ”, tersaji:
    • Untuk Kenaikan Pangkat PNS Daerah/Kota menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • Untuk Kenaikan Pangkat PNS Daerah/Kota menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e; diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota melalui dan oleh Gubernur kepada Presiden RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat Kenaikan Pangkat Reguler :

  1. Salinan / foto copy sah KARPEG dan CAPEG;
  2. Salinan / foto copy sah keputusan dalam Kenaikan Pangkat terakhir;
  3. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Salinan / foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah terakhir;
  5. Salinan / foto copy sah Keputusan Peninjauan Masa Kerja (bagi PNS yang telah diakui peninjauan masa kerjanya);
  6. Salinan / foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I bagi PNS yang pindah golongan dari golongan II ke golongan III.