Layanan Kami

Kenaikan Pangkat Struktural

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja yang bersangkutan. Pasal (5) disebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat obyektif lainnya, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan;
  2. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 34 disebutkan :
    • Ayat (1) untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara;
    • Ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan, kualitas sumberdaya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    Sedangkan berdasarkan pasal 34 A disebutkan bahwa :
    • Ayat (1) untuk kelancaran pelaksanaan manajemen dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
    • Ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; disebutkan bahwa Pasal 11 ; yang berbunyi :
    Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
    • Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
    • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; telah dihapus.
    Pasal 12;
    Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
    • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
    • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
    • setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :
    • Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.
    • Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001, khususnya angka romawi V “ KETENTUAN LAIN-LAIN”, angka 1 (satu) disebutkan bahwa bagi PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan ke pangkat lanjutan dan tertinggi pada jenjang jabatan yang diembannya harus melampirkan salinan/foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penjenjangan (Diklatpim);
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

  1. Salinan / foto copy sah KARPEG dan CAPEG;
  2. Salinan / foto copy sah keputusan dalam Kenaikan Pangkat terakhir;
  3. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Salinan / foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ Ijazah terakhir;
  5. Salinan / foto copy sah Keputusan Peninjauan Masa Kerja (bagi PNS yang telah diakui peninjauan masa kerjanya);
  6. Salinan / foto copy sah keputusan pengangkatan dalam Jabatan (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan, Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Pelantikan) bagi Kenaikan Pangkat yang menduduki Jabatan;
  7. Salinan / foto copy sah Surat Tanda lulus Ujian Penjenjangan (Diklatpim II bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon II, Diklatpim III bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon III, Diklatpim IV bagi Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon IV);
  8. Salinan / foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan belum memilki Surat Tanda Lulus Diklatpim III, dikecualikan memeiliki ijasah Pasca Sarjana/S-2. Sedangkan untuk pembinaan pangkat lanjutan dan tertinggi setelah lebih dari 12 bulan yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan penjenjangan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
  9. Daftar Riwayat Hidup bagi PNS yang menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) ke atas